Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyoroti empat strategi pengembangan industri perbankan syariah, antara lain dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing.
“Kualitas tata kelola dan manajemen risiko harus kita utamakan untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional,” ujarnya dalam acara silaturahmi Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta, Senin.
Ia kemudian mendesak inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang menonjolkan keunikan dan keberagaman untuk kemaslahatan umat.
“Mohon dijajaki peluang konsolidasi antar unit usaha syariah untuk memperkuat daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan,” tegas Wapres.
Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah serta percepatan digitalisasi perbankan syariah.
Wapres menilai sumber daya manusia dan teknologi merupakan prasyarat mutlak untuk memperkuat industri perbankan syariah. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi proses bisnis dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dirasa penting.
“Peningkatan kapasitas dan kualitas harus mencakup seluruh jajaran sumber daya manusia, mulai dari teknis dan operasional, manajerial hingga pengawas perbankan syariah,” tegasnya.
Strategi ketiga adalah kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional.
Dalam strategi tersebut, Ma’ruf menyerukan peningkatan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, industri perbankan syariah harus dapat meningkatkan peran dan kontribusi pembiayaan proyek yang berkelanjutan, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha syariah (KPBU), tambahnya.
Terakhir, strategi keempat adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Amin menegaskan perbankan syariah dapat menjadi pendorong sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah.
Oleh karena itu, Wapres memandang penting untuk mendukung implementasi pengembangan perbankan syariah nasional, sejalan dengan pedoman road map yang diberikan oleh lembaga otoritas keuangan.
“Strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan juga diperlukan untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah,” ungkapnya.